Skip Main Navigation
Page Content

Wawasan Sosial Kebudayaan Maritim

Di setiap kultur serta masyarakat dalam dunia, tdk terkecuali kebudayaan dan rumpun bahari, cepat atau lena pasti mengalami dinamika alias perkembangan. Semangat tersebut meliputi wujud-wujud teknologi dan benda/karya, perilaku & kelembagaan, sistem-sistem budaya kognitif/mental, etos/sikap sifat asal. Menjadi kenyataan pula bahwa biasanya dalam dinamika siap tradisi bertahan (continuety), tersedia elemen-elemen dan tatanan hakikat (struktur elementer) bertahan, yang dalam banyak hal kian ditopang sama atau utama proses semangat itu sendiri. Proses dorongan dan bertahannya tradisi bakal mempengaruhi status dan keadaan sosial perekonomian serta lingkungan sumberdaya bumi dimanfaatkannya.

Dalam masyarakat bahari, termasuk pada Indonesia, udah tumbuh bermacam-macam sektor & subsektor ekonomi kebaharian mutakhir yang menimbulkan segmen-segmen alias kategori-kategori toleran seperti petambang, pekerja industri, pengelola & karyawan wisata, marinir, akademisi/peneliti, birokrat, serta lain-lain. Berkembang kembangnya sektor-sektor ekonomi serta jasa menggunakan segmen-segmen rumpun bahari ini memerlukan serta diikuti beserta perkembangan & perubahan-perubahan kelembagaannya menjadi pelindung dan regulasinya. Tumbuhnya sektor-sektor ekonomi mutakhir dan berkembangnya sektor-sektor perekonomian kebaharian lambat, terutama perikanan dan pelayaran, tampak dalam perkembangan serta perubahan-perubahan teknologi, perubahan struktural, dan sistem-sistem budaya kebaharian (pengetahuan, pandangan hidup, kepercayaan, prestise, norma/aturan). Lamunan tentang fenomena dinamika sosial budaya silam berikut mempergunakan kasus desa-desa Nelayan Bugis, Bajo & Makasar pada Sulawesi Daksina (sumber data/informasi diperoleh daripada berbagai impak penelitian lapangan).

B. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan risalah ini didefinisikan sebagai:
1. Bagi memenuhi salah satu tugas kesayangan kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim.
2. Untuk mengetahui keadaan semangat sosial pikiran maritim dalam Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk semangat sosial tradisi maritim.
4. Untuk menegtahui cara-cara bagi meningkatkan poin sosial tradisi maritim dalam Indonesia.

C. Manfaat
Dengan perantara penyusunan risalah ini diharapakan:
1. Bisa menjadi refrensi terkait sengketa dinamika supel budaya bahari.
2. Mampu lebih mahir keadaan gerak sosail budaya maritim.

BABAK II
PERKATAAN

A. Motorisasi Perahu/kapal Nelayan
Seperti halnya dalam berbagai dukuh nelayan di kawasan timur Indonesia lainnya, motorisasi kano dan bahtera penangkapan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan terkini mulai pada tahun-tahun 1970-an. Mula-mula cuma beberapa orang nelayan berstatus ponggawa (pengusaha dan pemilik ala-ala produksi) sanggup mengkredit motor dari juragan besar dalam kota Makasar (Bos di dalam istilah lokal). Introduksi inovasi motor di desa-desa nelayan melalui Jawatan Perikanan, tapi pengusaha/ penjual besar yang berkedudukan dalam kota, khususnya Makassar, yang memegang andil penting membawa dan mensosialisasikan sekaligus mendagangkan inovasi motor kepada martabat nelayan oleh para ponggawa dari desa-desa pantai serta pulau-pulau di Sulawesi Selatan dengan pranata kredit konvensional. Menurut informasi, bahwa di dalam mulanya sekalian unit motor yang mengakar ke desa-desa nelayan hanya berukuran 4, 5-10 pk. Motor-motor kuntet dipasang pada luar bahtera (outboard motor). Di tahun 1980-an diperkirakan sudah terdapat separuh daripada perahu-perahu nelayan yang terdapat telah memasukan dengan motor dalam (inboard motor) kuat 10-30 pk. Di tahun-tahun 1990-an sebagian terbesar bahtera nelayan sudah menggunakan motor berkekuatan minimal 20 pk. Perahu-perahu nelayan yang menyulut gae/rengge serta bagang (pukat apung besar) bahkan pukul rata menggunakan 2 mesin bertenaga 100-130 pk. Tinggal nelayan pancing serta jaring mudah yang main di segara pantai yang sebagian besar masih memakai motor yuwana berukuran 5-10 pk beserta perahu-perahu mungil. Motor sederajat tenaga penggerak menggantikan sel layar dapat dipasang di semua jenis/tipe perahu konvensional mulai dari standar kecil hingga pada bahtera besar & tipe bodi/kapal.
Sejak pertamakali motor diadopsi sampai sekarang belum ada signifikansi diperoleh atas masyarakat nelayan akan memilikinya sikap penolakan terhadap perbaikan tersebut. Seluruh nelayan sukaria motor, walaupun ternyata cuma sebagian di antaranya mempunyai kesempatan pada kepemilikan inovasi itu. Boleh disebut bahwa punya perahu motor sekecil apapun merupakan hasrat setiap nelayan.

B. Kemajuan Usaha & Teknologi Perikanan Laut
Soalnya motor seorang diri adalah salah satu komponen modal vital yang membutuhkan bea operasioanl secara terus-menerus, maka ini kudu difungsikan dengan penggunaan alat-alat tangkap menguntungkan. Di Sulawesi Selatan, di antara sekian tidak sedikit alat membekuk tradisional yang masih dipakai nelayan, terjumpa beberapa di antaranya lebih bertalian dengan motor seperti rajut gae (Bugis) atau rengge (Makasar), jala/panjak (payang), bagang, pancing sunu (p. kerapu), pancing tongkol, bubu, kompresor (sarana selam), dan lain-lain. Trawl (pukat harimau) termasuk alat membekuk baru dan modern yang kemudian dilarang dan memang tidak sempat disukai sama nelayan tingkatan bawah karena merugikan mereka, merusak sumberdaya dan ekologi. Alat-alat tiru tradisional itu di bagi kemudian sebagai lebih inventif berkat dioperasikan dengan perahu-perahu motor. Sanggup dikatakan bahwa adopsi pembaruan motor mampu memberikan tip kepada penjelasan dan kontinyuitas teknologi meringkus tradisional itu, jadi ternyata memusnahkannya.
1. Gae
Gae atau rengge adalah tipe pukat tertinggi dan kreatif dalam perikanan laut di Sulawesi Daksina sampai sekarang tersebut. Berdasarkan tanda nelayan Makasar dari Galesong (Takalar), kalau gae mutakhir muncul serta mulai diterapkan di akhirusanah 1970-an / awal tahun 1980-an secara ukuran lebih kecil daripada yang masa ini. Gae dari sisi keterangan yaitu modifikasi daripada gae tawang (sejenis jala kecil) kalau bukan perolehan modifikasi dari panjak/jala lompo (payang). Ideologi pengembangan jala tradisional itu menjadi salambo raksasa tentu muncul dr teradopsinya perangkat dari bervariasi jenis merk dan ukuran kekuatan.
Sebab untuk menjalankan bodi bertenaga puluhan ton dengan ketangkasan lebih tinggi ke lingkungan perikanan dalam yang jauh dari rantau serta mengambil jaring daripada air, oleh karena itu mutlak diperlukan beberapa buah mesin berkekuatan tinggi. Tersedia gejala jika gae/rengge bakal menjadi cikal bakal perkembangan mekanisasi armada perikanan laut di Indonesia bagian timur pada masa jemah. Akhir-akhir ini, pemodalan usaha gae/rengge telah meraih 180-250 juta rupiah. Dalam beberapa zona nelayan Sulawesi Selatan, antara alain seperti Desa Tamalate, Desa Engbatu-batu, Desa Tammasaju (Kab. Takalar), Jennepnto, Bantaeng, dan Kelurahan Kassi Kajang (Bulukumba), perikanan gae valid telah meningkatkan kesejahteraan nelayan pemilik serta keluarga-keluarga pialang (nakoda), bahkan sebagian raksasa dari pencedok dapat menyiarkan usahanya dan menambah beberapa unit uasaha gae terkini. Di desa-desa nelayan pesisir berdasarkan pertimbangan, keluarga-keluarga nelayan pemilik gae inilah yang paling kaya di antara sekalian kategori masyarakat nelayan.
2. Bagang
Alat tangkap tersebut adalah setara alat membekuk tradisional nelayan Bugis yang sejak tahun 1970-an telah menanggung perkembangan teknis secara kencang seiring pada adopsi inovasi motor dalam Sulawesi Selatan. Bentuk amat kompleks atas teknik itu ialah bagang rambo (bagang raksasa) yang sudah digunakan oleh nelayan Palopo dan Malili (Luwu), nelayan Lappa (Sinjai) dan nelayan Barru. Bagian inti bagang rambo terdiri dari perahu bagang 1 buah (panjang 8-9 m, lebar 2-2, 5 m), 1 buah perahu kecil untuk merangkul sawi (10-15 orang) serta hasil terpidana, rangka pondok/tenda (dari buluh atau balok-balok kayu yang dipasang pada atas perahu), net patut (dari: Bugis) luas 30x30 m, perabot 2 buah (masing-masing berfungsi sarana pemrakarsa dan pembangkit tenaga listrik untuk penerangan) yang semuanya berkekuatan 100-140 pk, dan bola lampu (merk phillips) sama banyaknya 40-60 buah (100-200 watt masing-masing). Demikianlah bagang rambo yang dioperasikan pada segara dekat pantai pada waktu bersih tampak dr luar sebagaimana pondok/tenda raksasa, dan dalam waktu malam tampak nyata gemerlap dengan lampu-lampu terpasang sekeliling bagan bagang. Besar investasi bagi satu bagian usaha bagang rambo bervariasi dari 250-300 juta yen.
3. Usaha pancing tongkol
Salah satu rupa usaha perikanan laut di dalam di Sulawesi Selatan yang mengalami kemajuan cukup kencang berkat pembangunan motor & fasilitas preservasi tangkapan ialah usaha tongkol yang sekitar terbesar dikelola oleh nelayan dari desa-desa pantai dalam kabupaten-kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, serta lain-lain.
Pra motorisasi barisan penangkapan ikan, jumlah nelayan tongkol masih sedikit dan mereka pada umumnya hanya bertindak dalam batas-batas wilayah bahar Sulawesi Selatan. Wawasan sosial Daya kait perahu-perahu layar yang sedikit dan belum tersedianya tumpuan pengawetan dalam ikan segar merupakan faktor utama gak berkembangnya kegiatan perikanan laut dalam pra mekanisasi perahu-perahu penangkapan ikan tersebut.
Dengan adopsi pembangunan motor dan sarana pengawetan ikan, oleh karena itu jumlah jenis2 usaha & nelayan yang terlibat pada dalamnya tumbuh pesat. Kemudian nelayan tidak pun hanya beroperasi dalam batas-batas perairan Sulawesi Selatan pula, melainkan telah memperluas zona penangkapannya cukup ke NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan bahkan kelompok-kelompok nelayan dr Sinjai Timur yang cuma terdiri dr 3-5 orang2 per kano telah menghadap peraiarn rantau Cilacap (Jawa Tengah) mulai tahun 1998.
Kemajuan usaha tongkol di Sulawesi Selatan mampu dibandingkan beserta yang terjadi di lokasi timur Nusantara lainnya seperti Sulawesi Utara, Buton, Ternate, Biak, & lain-lain. Realitas perkembangan bisnis perikanan tongkol dan tuna yang mengatur ikan-ikan baru berkualitas semampai dapat dipahami sebagai kompetensi nelayan menyahut permintaan rekan ekspor & terlibat dalam jaringan pasar ekspor dunia, khususnya Asia Tenggara.
4. Usaha lobster dan ikan hidup
Dimungkinkan oleh muslihat dan meningkatnya permintaan ikan hidup spesies sunu, kerapu, langkoe/napoleon(dalam istilah Indonesia, sunu termasuk kerapu juga) di pasar ekspor (Singapura dan Hongkong) terutama sejak awal zaman 1990-an, jadi sebagian tertinggi nelayan daratan dalam daerah karang Kepulauan Spermonde (Selat Makasar), Pulau Sembilan (Teluk Bone), wilayah Takabonerate (Selayar) di Sulawesi Selatan bergeser dari meronce berbagai spesis hasil samudra ke jual beli lobster dan ikan kehidupan di tempat karang (taka dalam perumpamaan Bugis serta Makassar). Membaiknya kondisi harga dan relatif kecilnya investasi dalam usaha ikan kehidupan yang prospektif tersebut, yakni bervariasi mulai 5-15 juta rupiah per/unit usaha (mencakup komponen-komponen sampan kecil, motor kecil, pancing atau bubu), mendorong para nelayan yang sebelumnya aktif dalam kelompok-kelompok besar menggunakan status sebagai sawi (anak buah) lantas pecah ke dalam kelompok-kelompok kecil yang berarti tercipta peningkatan banyak unit tenggang baru. Terutama sebagian luas nelayan deging menanggung akibat untuk menjadi pemilik serta aktif berdasar pada peroragan.
Meningkatnya jumlah nelayan pengguna kail kedo-kedo dan bubu (teknik tangkap ikan hidup) & sarana menyelamkan modern yang dilengkapi beserta kompresor (mesin udara) sungguh ada memerlukan perahu-perahu motor. Itulah sebabnya waktu 1990-an yaitu periode masuknya ribuan motor kecil (5-10 pk) ke desa-desa nelayan, terutama di desa-desa penggarap sumberdaya kawasan karang pada Sulawesi Daksina.
5. Kompresor
Kompresor merupakan kompnen terpenting dari instrumen sarana selam selam segar. Adopsi kompresor atau mesin pompa udara ini dihubungkan dengan usaha-usaha teripang, bubu (penangkapan ikan hidup), tenggang hiu, serta kegiatan-kegiatan liar seperti pemboman dan pembiusan ikan. Sebelum kompresor diadopsi sejak pertengahan tahun 1980-an, para penyelam (sebagian raksasa dari Darat Sembilan) menggunakan tabung/tangki udara yang dianggap bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh nelayan. Tempayan gas mengirim teknik terbenam tradisional yang alamiah beserta menggunakan lentur (alat tusuk) untuk mengambil teripang, yang masih besar dipraktikkan sampai tahun 1970-an. Baik pada kompresor ataupun tabung, dua-duanya memerlukan perahu-perahu motor ukuran sedang terangkat untuk penerapannya secara intens dan jitu. Dengan semakin jauhnya lokasi-lokasi pencarian teripang (termasuk kerang-kerangan) --- dari pertengahan zaman 1980-an, nelayan penyelam atas Sulawesi Daksina telah sampai ke Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, Biak (Irja), Sulawesi Titik pusat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sibolga, Nias dan Mentawai (Sumatra) --- maka nelayan teripang Sulawesi Selatan, khususnya yang mulai Pulau-pulau Sembilan, Barranglompo, ngerasa mutlak menggunakan perahu-perahu sespan dilengkapi dengan kompresor. Demikian halnya buat pengusaha ikan hidup serta para pengusaha ikan hangat yang melaksanakan kegiatan liar seperti pemboman di samudra.
Disebabkan pendanaan untuk pemilikan satu unit kompresor semua besar, yakni 25-30 juta rupiah, oleh sebab itu kepemilikan tumpuan selam tersebut terbatas terhadap sebagian nelayan/pengusaha mampu aja.

C. Dorongan Struktural
Pada Sulawesi Selatan, tempat pedalaman dan pangkal komunitas-komunitas nelayan Bugis, Bajo dan Makasar di bermacam-macam tempat pada Nusantara itu, dikenal grup kerjasama nelaya yang biasa dengan perumpamaan Po(u)nggawa-Sawi (P-Sawi), yang pikir keterangan dari setiap tanah air telah siap dan menetap sejalk ratusan tahun lalu. Meskipun kelompok P-Sawi pula digunakan di dalam kegiatan persawahan, perdagangan di darat serta pengelolaan waduk, namun grup ini lebih eksis dan menyolok peranannya dalam aktivitas pelayaran dan perikanan orang bawahan Bugis, Makasar, dan Bajo di Sulawesi Selatan serta tempat-tempat yg lain di Nusantara.
Struktur inti/elementer dari famili organisasi ini ialah P. laut ataupun Juragan & Sawi. P. Laut berstatus pemimpin pelayaran dan kegiatan produksi serta sebagai pencedok alat-alat penerapan. Para P. Laut mempunyai pengetahuan bahari, pengetahuan dan ketrampilan manajerial, sementara para sawi cuma memiliki saran kelautan serta ketrampilan kerja/produksi semata.
Suatu perubahan struktural yang berarti terjadi pada suatu bisnis perikanan mengalami perkembangan total unit sampan dan aparat produksi yang dikuasai oleh seorang P. Laut/Juragan tadinya sebagai dampak dari pengaruh kapitalisme. Untuk pengembangan dan eksistensi jual beli, maka P. Laut/Juragan tidak lagi masuk memimpin pelayaran dan proses produksi di laut, sedangkan tetap tinggal di darat/pulau untuk mengoperasikan perolehan subsidi modal atas pihak berbeda, mengurus biaya-biaya anggota yang beroperasi dalam laut, mendirikan jaringan pemasaran, dan lain-lain. Di sinilah pada awalnya muncul satu status trendi pada susunan tertinggi di dalam kelompok pikulan nelayan yang disebut P. Darat/P. Daratan. Untuk menyelenggarakan pelayaran serta aktivitas pembuatan di samudra, P. Darat merekrut juragan-juragan baru untuk menggantikan posisinya dalam unggul unit-unit usaha yang sedang berkembang dan meningkat jumlahnya. Para P. Laut/Juragan dalam proses dorongan ini beberapa masih prestisius pemilik, sebagain lainnya hanyalah berstatus pemuka operasi kelompok nelayan. Para juragan yang direkrut dari sawi-sawi berbakat/potensial dikenal juga dengan sebutan P. Caddi, sedangkan P. Darat dikenal sebagai P. Lompo.
Pola hubungan (struktur sosial) yang mengingat hubungan dalam kelompok P. Sawi baik dalam sosoknya yang normal (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun susunan lebih kompleks (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah relasi patron-client. Hubungan patron-client merencanakan dari buat bersifat melepaskan servis perekonomian, perlindungan, petunjuk informal, berbeda dengan dari bawah mengandung muatan moral serta sikap komitmen dan loyalitas, kerja muluk, disiplin, kejujuran, loyalitas, peranan, pengakuan, dan lain-lain (dapat dipahami setaraf modal sosial).
Gejala reparasi sruktural amat menyolok & terasa pada berlangsung mengangkat inovasi teknologi perikanan paling utama motor/mesin, perbanyakan volume bahtera, beberapa spesies alat terima baru tingkat besar, sarana pengawetan segar (penggunaan es balok). Dalam merespons koalisi inovasi teknologi eksploitasi serta sarana penggerak tersebut, para P. Darat/P. Lompo/pengusaha lokal yang ada kemampuan dana awal terbatas terdesak mengusahakan potongan besar atas modalnya di pihak-pihak lain, yaitu juragan besar di kota-kota luas, teurutama Makassar, dengan komposisi kredit. Sudah menjadi figur umum dalam masyarakat nelayan tradisional kalau dari mana diperoleh pinjaman modal, ke situ pun dipasarkan tangkapan. Pola berikut sekaligus telah menjadi tata krama pemasaran yang mengakar. Cara seperti inilah memungkinkan para pengusaha dana awal dari pendatang secara berangsur-angsur mengambil alih sekitar besar kapasitas dan andil vital para pengusaha provinsial, yang lembek dalam unsur modal. Awal mula mereka menyodorkan hasil tangkap dijual menurut mereka, lalu banyak menjadikan spesis-spesis tangkapan nelayan & tingkat harga, dan jika ketentuan-ketentua kurang dipenuhi maka pinjaman (dalam kerangka perahu serta mesin) ditarik kembali daripada nelayan dan para ponggawa-nya.
Dalam reparasi struktural serupa ini, para pengusaha modal luas di Makasar dapat diposisikan pada taraf paling atas yang dikenal dengan perumpamaan Bos, P. Pulau/P. Tanah sebagai peminjam pada posisi tengah (peranannya menyerupai makelar), sementara para P. Laut/Juragang dan Sawi (nelayan) setaraf penyewa / penyicil perabot produksi semata dari Kepala melalui P. Darat/P. Pulau/P. Lompo. Peran serta dan dominasi Bos di dalam hirarkis susunan hubungan kerjasama nelayan, menyebabkan hubungan patron-client di antara P. Lompo/P. Tanah dengan nelayan sebagian berubah menjadi hubungan eksploitatif, selama hubungan terpercaya cenderung dibangun dan dimantapkan antara para P. Bumi dan Bos. Tinggal P. Laut beserta Sawi-nya nisbi masih menaungi hubungan seia yang terbangun sejak primitif.
Perlakuan para P. Darat/P. Lompo yang seringkali mudarat bagi P. Laut/Juragan, yang menyebabkan mereka sulit menjulang penapatan serta bergeser naik ke tanda pemilik alat-alat produksi/pengusaha, mengambil sebagian P. Laut/P. Caddi/Juragan mencoba menghadang cara berisiko, yaitu menyelang modal langsung kepada Kepala di Makasar. Hingga hari ini, tidak sekuku Juragan udah mencapai idamannya dengan siasat seperti ini, ialah menjadi nelayan pemilik/pengusaha. Meskipun, mereka gemar membangun permusuhan dengan & mempersempit peluang usaha para P. Darat/P. Lompo yang sudah kokoh sejak lambat. Demikianlah tercipta suatu tahap kerjasama segar antara Master dengan P. Laut/Juragan yang secara langsung memimpin kelompok-kelompok nelayan yang jumlahnya mungil di laut.
Sebetulnya, mulai awal tahun 1990-an telah ada seleksi sumber tunggakan biaya operasional dan biaya hidup sanak nelayan susur dan pulau, yaitu para pengusaha toserba yang memasarkan berbagai tujuan pokok serta bahan pabrikasi alat-alat penangkapan ikan. Sekitar di antara juragan kios tersebut adalah titisan P. Daratan juga.
Menggunakan adopsi perbaikan teknologi terima dan perahu/kapal menjadi faktor terjadinya regenerasi aturan buat hasil yang eksploitatif. Realitas baru yang ada tidak siap dihindari sejajar dampak daripada pergeseran bentuk ekonomi subsisten ke komposisi ekonomi kapitalisme. Personifikasi sel produksi modern (perahu, perabot, pukat/jaring, kompresor dan lain-lain yang dikembangkan dengan investasi modal besar) dalam sistem bagi kinerja, karena peranannya dianggap semakin vital dari peranan di setiap anggota/anak buah, maka bagian-bagian hasil diperuntukkan bagi unsur alat penerapan ini meningkat pesat. Sebaliknya, bagian bagian buat anak buah kian cenderung merosot. Bagian-bagian komponen-komponen alat pembuatan tentu saja lewat ke tangan seorang pencedok. Diasumsikan bahwa perubahan struktural ini sangat mempengaruhi meluasnya gejala kesukaran di desa-desa nelayan sampai sekarang itu.

D. Pengembangan Budaya Kuno
Untuk cuma menyegarkan kesadaran, sekali sedang diungkapkan jika kebudayaan tidak lain dari dunia roh manusia ini sendiri. Kultur atau globe kehidupan khalayak tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur sudah tidak asing lagi (cultural universal), yakni pesiaran (cognitive/ideational/mental material), bahasa, sistem sosial, ekonomi, teknologi, kesenian, religi dan kepercayaan. Pada setiap unsur peradaban terdiri atas tiga tolok ukur wujud/rupa, yaitu sistem tradisi (gagasan, warta, nilai, keyakinan, norma, sanubari, perasaan, pertanda, dan lain-lain), sistem toleran (tindakan & kehidupan kolektif), dan organisasi alat peralatan/teknologi. Sudah dijelaskan pula bahwa sistem akal budi (terkristalisasi jadi sistem nilai budaya) yakni pedoman/acuan (preference/dominant) bagi komposisi sosial & sistem perangkat peralatan, sebaliknya sistem peranti peralatan & sistem sosial menjadi prasyarat/penentu (determinant) lawan sistem tradisi. Adapun komposisi sosial sendiri merupakan pelindung bagi pengamalan sistem prestise budaya serta penerapan komposisi alat peralatan/teknologi.
Oleh karena organisasi nilai akal budi merupakan pedoman/acuan bagi bentuk sosial (berkehidupan bersama) dan sistem teknologi (rekayasa & penggunaan perangkat peralatan), maka dalam rangka pengembangan atau pembangunan tamadun bahari di depan tetap tepatnya diawali dari sistem nilai pikiran bahari hal itu sendiri. Beserta terbangunnya sistem nilai pikiran bahari yang ideal & pragmatis, oleh karena itu pembangunan dimensi kehidupan bersahabat dan teknologinya akan terarahkan dan terkendali dengan elok dalam kerangka kristalisasi perhitungan dan roh budaya bahari yang melekat dan rekayasa baru sosok atau famili potensial dari segmen-segmen rumpun pemangku keperluan (stakeholders). Tercakup dalam segmen-segmen stakeholders yang kreatif-inovatif di dalam merekayasa unsur-unsur budaya usang baru yang ideal, pragmatis, dan aplikatif ialah tataran akademisi, pandai dan pemerhati lingkungan, praktisi pembangunan, wajah agama, LSM, dan sebagainya.
Mulai gambaran & ilustrasi unsur-unsur budaya nelayan dan pelayar disajian sebelumnya, dapat diramu dan diseleksi berbagai bagian nilai budaya bahari yang dianggap mungkin untuk direvitalisasi dan dikembangkan ke menempel sebagai limbung bagi pembangunan budaya usang di Indonesia pada sekalian unsur atau aspeknya. Unsur-unsur nilai & norma tradisi positif yang mengakar dalam berbagai keluarga nelayan serta pelayar dari berbagai kelompok bangsa (ethnic groups) menyerupai di dasar ini:
• Komunalisme
• Arif lingkungan
• Religius
• Berkehidupan bersama/kolektivitas
• Egalitarian
• Rukun dan setia kawan di dalam kelompoknya
• Saling mempercayai
• Patuh/taat norma
• Bertanggung jawab
• Disiplin
• Kreatif-inovatif
• Teguh timbangan
• Kepetualangan
• Berani menanggung efek
• Plastis dan kompetitif
• Berwawasan kelautan & kepulauan
• Multikulturalis
• Nasionalis
• Berpandangan dunia/keterbukaan
Tentang nilai-nilai budaya silam tersebut, gak diasumsikan dianut dan diaplikasikan oleh group atau warga masyarakat nelayan pada umumnya dan real pada semua periode saat atau peluang. Sebaliknya, presensi sebagian gede unsur perhitungan budaya kuno tersebut berwatak kontekstual. Sepertinya, keberanian dan kepetualangan, kesesakan organisasi kerjasama, etos ekonomi yang menjulung, wawasan maritim, multikulturalisme, nasionalisme, dan aksi keterbukaan, besar dimiliki nelayan dan pelayar Bugis serta Makassar secara kelembagaan P-Sawi; sikap hemat/efisien dalam pemanfaatan uang dimiliki kebanyakan dimiliki komunitas nelayan Dufadupa (Ternate) dengan kelembagaan arisan, menyimpan, ke-Dibodibo-an; aksi tolong-menolong antaranggota kelompok nelayan dari unit-unit usaha yang berbeda dimiliki komunitas nelayan Bonebone (Baubau --Buton) secara kelembagaan rektur Kuli Sarang; sikap kekompakan dengan dan melestarikan putaran ekosistem & sumberdaya perikanan laut, serta pemanfaatan hasil-hasil secara bersama dan adil dimiliki oleh komunitas nelayan Maluku, Irian, dan Aceh dengan kelembagaan lokal Sasi, Tyatiki, serta Panglima Laut); dan lain-lain.
Sistem prestise budaya, kelakuan kolektivitas, serta perilaku akal budi kebaharian itu tumbuh berkembang sebagai turunan dari kepandaian berinteraksi beserta laut, pekerjaan berat serta rumit, ancaman bahaya dan ketidakmenentuan, lingkungan sosial tradisi masyarakat pengguna sumberdaya serta jasa samudra yang lain, pemerintah, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai tradisi yang mengakar dalam masyarakat bahari tersebut perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan plastis (input values) yang tersembunyi dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas setaraf pusat pengembangan budaya bahari”) yang hendak menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, dan mandiri (output values) bagi menjadi contoh sekaligus tujuan pengembangan akal budi bahari dalam masa hadap.

E. Masalah Sosial - Ekonomi Rumpun Bahari
1. Eksploitasi Sumber Daya Laut
Kelangkaan sumberdaya memang sudah menjadi isu global, begitu sumberdaya ikan dunia hanya tinggal 4% yang belum dieksploitasi, 21% dieskploitasi di dalam tingkat selagi, 65% dieskploitasi pada tingkat penuh serta berlebihan, 9% rusak, serta tidak lebih dari 1% yang reda (Garcia & Moreno, 2001). Intensifnya pemanfaatan sumberdaya ikan tidak cuma meninggalkan persoalan akut kesusahan sumberdaya, akan tetapi juga serius ekologi, perekonomian, dan toleran terutama dalam daerah-daerah rantau. Kini, sifat dasar perikanan sedang menyidik perikanan hipotetik Ricker (1975) dimana di dalam fase asal populasi ikan tumbuh cukup ukuran suntuk dan perubahannya hanya diatur oleh pertumbuhan dan kematian alami. Ketika tekanan ekploitasi semakin saksama dengan lumayan intervensi bagi konservasi & rehabilitasi, sumberdaya ikan terus menurun serta hanya terbatas yang siap pulih balik. Gambaran ujung inilah yang menjadi sifat perikanan pada Asia Tenggara seperti dikemukan Butcher (2004) dalam bukunnya “The closing of the frontier: a history of the nautikal fisheries in South East Asia c. 1850-2000”.
Perikanan Indonesia juga sedang mendapati nasib yang serupa. Dengan nasional, perolehan pengkajian stock ikan sama Pusat Studi Perikanan Meringkus dan Induk Penelitian Oseanologi tahun 2001 menunjukkan 65% sumberdaya dieksploitasi secara padat atau sok dan sumberdaya ikan dalam kawasan barat mendapat tekanan yang menyimpangkan berat. Dr aspek penerapan, pertumbuhan yang tinggi terjadi pada dekade 1970an konsekuensi pesatnya deras motorisasi perikanan yang memetik lebih dari 10% bagi tahun. Sayangnya, motorisasi ini menghasilkan dualisme industri perikanan. Keberpihakan kelewatan pada perikanan skala gede (trawl & purse-seine) membangun berbagai konflik dan menjadi catatan buruk pengelolaan perikanan Indonesia. Waktu ini, perikanan cenderung tumbuh semakin terbatas & berdasarkan data FAOSTAT (2005) pertumbuhan perakitan tidak kian dari 2% per tahun selama era 1999-2001. Dalam periode yang serupa, berdasarkan kabar DKP (2003) nelayan tumbuh di atas 2% bagi tahun serta melebihi deras pertumbuhan bahtera ikan. Indikasi ini tidak hanya menunjukkan sumberdaya ikan semakin tertahan mendukung per-ekonomian nelayan, akan tetapi juga menjadikan perikanan serupa pelabuhan terakhir masyarakat yang bukan memiliki jalan masuk terhadap lokasi kerja yang lain. Tidaklah mencengangkan jika Béné dalam Surat kabar World Development (2003) menamai perikanan yang sedang pergi seirama beserta kemiskinan.
Tetap, integrasi perikanan kedalam pembangunan desa mesti didorong bagi menghindarkan penyusunan yang bersifat sektoral. Berkembangnya usaha-usaha berbasis kelompok menyerupai pengolahan dan perdagangan ikan, budidaya ikan/udang, pertanian pekarangan pasir, peternakan, dan pariwisata termasuk usaha berbasis cewek di sejumlah wilayah susur menjadi modal sosial untuk mengintegrasikan perikanan ke di dalam pembangunan desa. Berbagai kekuatan ini pasti sangat tersangkut ”sense of urgency” & ”political will” pemerintah yang saat ini besar memegang cais pengelolaan perikanan. Bukanlah hal yang gampang ketika pemerintah tengah mengoperasikan berbagai bidikan pembangunan dalam atas tahun-tahun sebelumnya, diantaranya produksi perikanan 7, tujuh juta ton, penerimaan tabungan US$ 3, 2 miliar, konsumsi ikan 28 kg/kapita/tahun, penyerapan stamina kerja 7, 7 juta orang, & kontribusi lawan PDB 3, 1%. Prerogatif pada pengelolaan tidak hanya bermakna menjaga keberlanjutan perikanan laut yang menyumbang 75% total kreasi perikanan nasional, tetapi pula menyelamatkan semakin dari 2, 5 juta nelayan yang segara langsung tergantung padanya.
2. Kekurangan
Nelayan mempunyai peran yang sangat substantial dalam memodernisasi kehidupan khalayak. Mereka tercakup agent of development yang paling reaktif terhadap reformasi lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka dibanding kelompok rumpun yang hidup di zona, menjadi stimulator untuk nampi perkembangan kebudayaan yang kian modern.
Dalam konteks yang demikian menyembul sebuah stereotif yang konklusif tentang sebutan nelayan khususnya dan bangsa pesisir di umumnya. Mereka dinilai kian berpendidikan, wawasannya tentang umur jauh lebih luas, kian tahan terhadap cobaan kehidupan dan umum terhadap pertikaian.
Ombak gede dan serangan angin laut yang pemberang memberikan akibat terhadap mentalitas mereka. Di masa dulu, ketika teknologi komunikasi belum mencapai wijaya seperti masa ini, perubahan-perubahan luas yang tercipta pada suku pedesaan (daratan) ditentukan oleh intensitas kontak yang makbul diwujudkan rumpun pedesaan dengan para nelayan.
Dalam perkembangan, justru rumpun nelayan belum menunjukkan keberuntungan yang bermanfaat dibandingkan grup masyarakat yang lain. Keberadaan mereka sebagai penyuplai perubahan supel ternyata tdk ditunjukkan mengacu pada positif dengan kehidupan ekonominya. Persoalan supel paling kuat yang dihadapi di zona pesisir telanjurkan masalah kekurangan nelayan. Walaupun data persis mengenai jumlah penduduk seman di area pesisir itu belum ada, data dari hasil-hasil penelitian yang terdapat menunjukan memilikinya incidence poverty di beberapa pesisir.
Hasil studi COREMAP tahun 1997/1998 di 10 provinsi dalam Indonesia menampakkan rata-rata pikiran rumah tangga nelayan berkisar rumpang Rp 82. 500 masing-masing bulan sampai Rp 225. 000 tiap-tiap bulan. Umpama kata dikonversi di pendapatan masing-masing kapita, angka tersebut rata-rata setara dengan Rp 20. 625 cukup Rp 56. 250 dari kapita dari bulan (Anon, 2002). Angka tersebut tetap di bawah upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah pada tahun yang sama. Sesuatu ini mesti menjadi penghargaan mengingat tersedia keterkaitan erat antara kesusahan dan pengelolaan wilayah tubir.
Tekanan lawan sumber kompetensi pesisir kerap diperberat oleh tingginya angka kemiskinan di wilayah itu. Kemiskinan kadang kala pula menjadi lingkaran sebab penduduk yang miskin kadang kala menjadi karena rusaknya putaran pesisir, akan tetapi penduduk seman pula yang akan mengisbatkan dampak atas kerusakan putaran. Dengan kondisi tersebut, gak mengherankan bila praktik perikanan yang mengoyak masih sering terjadi di wilayah susur.
Pendapatan mereka dari rancangan pengeboman serta penangkapan ikan karang secara cyanide masih jauh semakin besar atas pendapatan mereka sebagai nelayan. Sebagai contoh, pendapatan dari penjualan ikan susun berkisar sempang Rp 500. 000 datang Rp 700. 000 dari bulan (Erdman dan Pet, 2000). Menggunakan besarnya pertikaian pendapatan ini di bagi, sulit bagi mengatasi kesulitan kerusakan ekosistem pesisir tanpa memecahkan perihal kemiskinan yang terjadi dalam wilayah susur itu sendiri.
3. Faktor Penyebab
Sengketa kemiskinan balik mencuat sejajar persoalan mendalam yang harus segera ditangani pemerintah tatkala krisis ekonomi melanda perekonomian nasional semenjak akhir tahun 1998. Krisis yang hampir membangkrutkan bangsa dan negara Indonesia telah memajukan jumlah penduduk miskin balik ke tahun sebelum 1990.
Meningkatnya banyak tenaga sikap Indonesia ilegal yang mengikuti pekerjaan pada negara jiran Malaysia adalah bukti sehat akan rendahnya harapan untuk masyarakat pedesaan, terutama yang kurang berbudi pekerti untuk menyatukan kehidupannya pada mengadu nasib sebagai bangsa urban & suburban pada Indonesia.
Mengacu pada garis besar siap dua jalan memandang kesengsaraan. Sebagian orang2 berpendapat, kemiskinan adalah suatu proses, sedangkan sebagian pun memandang kekurangan sebagai suatu akibat / fenomena dalam masyarakat.
Serupa suatu mode, kemiskinan merupakan kegagalan suatu sistem suku dalam pembagian sumber kesanggupan dan gaji secara selayaknya kepada anak buah masyarakat (Pakpahan dan Hermanto, 1992). Mulai hasil studi mereka di 14 kecamatan daerah pesisir yang tersebar di sejumlah provinsi diketahui, nelayan yang miskin biasanya belum besar tersentuh teknologi modern, kualitas sumber kemampuan manusia sedikit dan unit produktivitas perolehan tangkapannya pun sangat permulaan.
Faktor tertinggi bukan sebab kekuatan modal untuk mengakses teknologi, akan tetapi ternyata lebih banyak disebabkan oleh kurangnya acara penyuluhan atau teknologi dan rendahnya institusi penyedia teknologi. Yang mempesona dari perolehan penelitian mereka adalah ditemukannya korelasi positif antara level kemiskinan pada perkembangan komposisi ijon. Para nelayan seman umumnya, sukma ekonomi mereka sangat terserah kepada para pemilik dana awal, yaitu pemilik perahu atau alat tangkap serta pialang yang beres menyediakan niat perahu dalam berlayar.
Indikator ini kadang tidak terus-menerus sama dalam setiap lingkungan karena diantaranya di Pekalongan, banyak mualim yang mengeluh dengan tingkah laku anak buah kapal (nelayan) yang cenderung terlalu banyak menuntut sehingga keuntungan juragan kapal menjadi terbatas. Tetapi secara sudah tidak asing lagi terbatasnya kemampuan nelayan di dalam mengembangkan kesangkilan ekonominya sebab nelayan seperti ini telah terjerat oleh sangkutan yang dipinjam dari para juragan. Mereka biasanya menyokong utang tersebut dengan ikan hasil tangkapannya yang harganya ditetapkan pikir selera para juragan.
Sanggup dibayangkan apa pun yang mau diterima para nelayan beserta sistem yang demikian, jadi sangatlah wajar jika kesukaran menjadi seksi yang dekat dalam roh mereka.
4. Kelebihan
Tersedia hal yang berbeda ketika kita bercakap tentang per-ekonomian nelayan dan ekonomi pembajak terutama dalam Jawa Pusat. Di tataran petani, pemasaran hasil yaitu second generation problem yang sulit sekaligus dicarikan pemecahannnya. Sedangkan dalam kalangan nelayan Jawa Terus, pemasaran bukanlah persoalan mendalam yang memproduksi mereka perosok miskin. Pada Provinsi Jawa Tengah terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang menjadi sarana transaksi hasil-hasil ikan laut. Di dalam proses transaksi di TPI, nelayan berhadapan dengan besar pembeli dengan demikian nelayan yang menjual kinerja ikannya pada TPI umumnya akan mendapat harga yang paling memukau jika disamakan dengan mereka yang menjual di samudra lepas alias di luar TPI. TPI Jawa Sentral yang dikelola oleh Koperasi Unit Provinsi yang tergabung dalam Puskud Mina Baruna saat ini tertinggi sebagai TPI paling tegang dan utama di Indonesia. Sayangnya, tidak semua proes transaksi dilakukan secara serta merta, terkadang di beberapa TPI banyak nelayan yang harus menunggu pembayaran dua datang tiga hari karena tidak semua pengguna membawa duit yang pas.
Hal inilah yang menyandung para nelayan, yang menitikberatkan uang langsung segera & tidak sabar, menjual hasilnya di luar TPI. Karenanya harga ikan yang mereka jual jauh di bawah harga TPI dan seringkali hanya dapat untuk mengetuk biaya operasi menangkap ikan di samudra lepas.
Kondisi ini seringkali merayapi para nelayan-nelayan kecil yang membutuhkan gaji segar sesegera mungkin untuk menutup biaya kehidupan perekonomian mereka. Penguasa negara tampaknya mesti mendorong kawasan perbankan dalam membuka kantor kasnya di setiap TPI yang dapat mengatasi ketegangan para penyalur untuk menyungkup tagihannya. Tercakup fungsi perbankan disini diartikan sebagai menyediakan dana yang diperlukan nelayan untuk berlayar. Sayangnya dengan kriteria kehidupan nelayan yang pas-pasan, tampaknya benar sulit untuk perbankan dalam menjalankan fungsi tersebut tanpa adanya petaruh yang sebanding dari para nelayan. Di sini bila dimungkinkan pemerintah sanggup menyediakan gaji khusus serupa jaminan kepada perbankan dalam menyalurkan dananya kepada nelayan. Kalaupun perbankan tidak dapat memenuhi fungsi tersebut, pemerintah bisa menghasilkan dananya sejajar penyertaan modal kepada KUD-KUD pengelola TPI. Memang, spirit miring tentang KUD seringkali kita dengan-dengar sehingga permerintahan sebuah negara pun gemar berhati-hati jikalau ingin memberdayakan KUD. Tetapi, pendapat berikut tidak bisa digeneralisasi mengacu pada membabi buta, karena masih cukup banyak pengurus KUD yang mempunyai hati nurani seperti KUD-KUD pengelola TPI. Tidak ada salahnya, mulai hari ini pemerintah mulai dari mencoba mengalokasikan dana pungutan dari transaksi di TPI untuk diarahkan kepada penyediaan modal buat nelayan. Secara demikian misalokasi anggaran diharapkan tidak akan tidak sedikit terjadi, sebab dengan memberdayakan KUD berarti pula menyaruk bangkitnya kekuatan ekonomi nelayan.
5. Konflik Antar Nelayan
Konflik perikanan akhir-akhir ini kembali menjadi petunjuk setelah dalam era 1970-an konflik luar biasa mudah serta sering tampil kepermukaan serupa akibat dualisme industri perikanan laut. Sepanjang bulan Januari yang kemudian konflik dengan kekerasan berlangsung sekurang-kurangnya lima kali jurang nelayan Jawa Tengah & Kalimantan (Kompas 25/1). Perang pena nelayan di 20 November 2005 pada Pulau Tambolongan, Selayar, Sulawesi Selatan juga meninggalkan luka dengan tewasnya seorang nelayan dan ditahannya 38 nelayan lainnya (RRI 6/2). Tengah bulan September 2004 pula terjadi sejumlah kali renggangan nelayan Madura dan Sidoharjo yang juga berkesudahan kehilangan orang halus. Pada tahun yang sama juga Kompas (16/1) melaporkan pergeseran dengan risiko bom tentang nelayan Jawa Tengah di selat Makasar.
Berdasarkan studi di lima provinsi, Perwira, et. al. (2002) mengingat paling tdk terdapat empat macam pergesekan nelayan menurut faktor penyebabnya. Pertama, konflik kelas, diantaranya konflik yang terjadi antarkelas sosial nelayan dalam meributkan wilayah pengertian (fishing ground), yang seperti dengan komunitas gearwar conflict-nya Charles (2001).
Ini terjadi karena nelayan tradisional mereguk ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan dampak perbedaan level penguasaan kapital. Seperti, pergesekan yang berlangsung akibat beroperasinya kapal trawl pada segara pesisir yang sebenarnya yaitu wilayah pengetahuan nelayan tradisional.
Kedua, pergeseran orientasi, adalah konflik yang terjadi mengiringi nelayan yang memiliki perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumberdaya, yaitu rumpang nelayan yang memiliki kepedulian terhadap metode-metode pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang berwatak merusak lingkungan, seperti pemanfaatan bom, kalium, dan unik sebagainya (orientasi jangka pendek).
Ketiga, konflik agraria, yaitu konflik yang terjadi konsekuensi perebutan fishing ground, yang bisa terjadi antar perenggan nelayan, sekalipun inter-kelas nelayan. Ini juga bisa berlangsung antara nelayan dengan kubu lain non-nelayan, seperti jurang nelayan secara pelaku jual beli lain, sebagaimana akuakultur, wisata, pertambangan, yang oleh Charles (2001) diistilahkan sebagai external allocation conflict.
Keempat, konflik primordial, ialah konflik yang terjadi akibat perbedaan sifat, seperti etnik, asal lingkungan, dan seterusnya. Anatomi perang pena di atas menggambarkan meski kompleksnya pergesekan nelayan. Keempat tipe tersebut terjadi indah sebelum atau pun sesudah otonomi daerah. Perkelahian sumberdaya ikan yang semakin langka menjadi salah satu pangkal konflik perikanan saat ini, jadi menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara menuntun sumberdaya berikut. Banyak kepentingan nelayan terkalahkan oleh relevansi non nelayan karena nelayan tidak memiliki organisasi menggunakan posisi tawar yang terdaya. Di era otonomi daerah ini sungguh adanya tren Pemda mengikuti kepentingan sela pendek beserta mengedepankan proyek-proyek yang quick yielding yang seringkali bersemuka dengan keperluan nelayan, kerelaan organisasi nelayan yang tegang menjadi situ mendesak.
Belakang, dalam zaman panjang pemberdayaan nelayan amat penting di dalam mengantisipasi kontroversi. Pemberdayaan pasti utamanya diarahkan pada peningkatan ketahanan perekonomian rumah tangga nelayan. Berbagai kerangka praktek pengertian ikan secara destruktif ternyata tidak bisa lepas dr perspektif per-ekonomian. Ketika nelayan dengan alat tangkap yang sangat terpatok dan menghasilkan tangkapan ikan yang dengan minimal, jadi dorongan dalam melakukan pengerjaan penangkapan dengan destruktif menjadi besar. Jadinya konflik sebelah pun sering terjadi. Tetap aspek perekonomian ini pula mesti diiringi dengan sudut sosial tradisi yaitu secara melakukan pengkayaan pengetahuan & pola perbuatan para nelayan terhadap sumberdaya laut yang di beberapa tempat telah mulai condong.

F. Pemecahan Alternatif
1. Pemberdayaan Suku Pesisir
Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sederajat program yang berdasar lawan keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi ironisnya masyarakat senantiasa saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak jarang banyak agenda yang cuma seumur peluang proyek serta berakhir tanpa dampak menandakan bagi sukma masyarakat. Memberdayakan masyarakat tubir berarti menobatkan peluang bagi masyarakat susur untuk mengukuhkan kebutuhannya, merencanakan dan menjalankan kegiatannya, yang akhirnya merupakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat ini sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah laksana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, karena didalam habitat susur terdapat tidak sedikit kelompok kehidupan masayarakat diantaranya:
1. Rumpun nelayan membekuk, adalah famili masyarakat ufuk yang rezeki utamanya diartikan sebagai menangkap ikan dilaut. Keluarga ini dibagi lagi di dalam dua kelompok besar, diantaranya nelayan tangkap modern dan nelayan meringkus tradisional. Dua-duanya kelompok yang ada dapat dibedakan dari species kapal/peralatan yang digunakan serta jangkauan lokasi tangkapannya.
2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, diartikan sebagai kelompok masyarakt pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan dampak tangkapan indah melalui pelelangan maupun atas sisa ikan yang tidak terlelang yang berikutnya dijual di masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Biasanya yang sebagai pengumpul itu adalah grup masyarakat tebing perempuan.
3. Masayarakat nelayan buruh, diartikan sebagai kelompok warga nelayan yang paling banyak dijumpai dalam roh masyarakat pesisir. Ciri dari mereka siap terlihat mulai kemiskinan yang selalu merimpus kehidupan mereka, mereka gak memiliki modal atau perlengkapan yang maksimum untuk jual beli produktif. Biasanya mereka bergerak sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) dalam kapal-kapal juragan dengan gaji yang minim.
4. Suku nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok suku nelayan karyawati.
Setiap group masyarakat tersebut haruslah menelan penanganan & perlakuan tertentu sesuai dengan kelompok, bisnis, dan kegiatan ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutukan sarana pengertian dan kepastian wilayah meringkus. Berbeda secara kelompok suku tambak, yang mereka butuhkan adalah dana awal kerja & modal pemodalan, begitu juga bagi kelompok suku pengolah dan buruh. Tujuan setiap group yang bertentangan tersebut, menyibakkan keanekaragaman figur pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok itu.
Dengan demikian program pemberdayaan untuk bangsa pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompk dengan famili lainnya lagi pula antara satu daerah menggunakan daerah ufuk lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah berwatak bottom up dan saksama menu, tetapi yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang mesti langsung menepam kelompok rumpun sasaran. Soal yang agaknya harus dijawab adalah: Gimana memberdayakannya?
Banyak program pemberdayaan yang telah dilaksanakan pemerintah, salah-satunya adalah pemberdayaan ekonomi suku pesisir (PEMP). Pada intinya program itu dilakukan melalui tiga perbincangan, yaitu:
1. Kelembagaan. Kalau untuk memperkukuh posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, oleh karena itu segala tekad dan pengaduan mereka sanggup disalurkan dengan baik. Kelembagaan ini pula dapat jadi penghubung (intermediate) antara penguasa negara dan swasta. Selain itu kelembagaan yang ada juga sanggup menjadi suatu forum dalam menjamin terjadinya perguliran kapital produktif diantara kelompok yang lain.
2. Pendampingan. Keberadaan penyerta memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat melintas sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, ataupun mungkin tetap kuatnya level ketergantungan mereka karena belum pulihnya mereguk percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terkupas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital bahkan mendapingi bangsa menjalankan aksi usahanya. Akan tetapi yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan manusia yang akurat pada grup yang tepat pula.
3. Dana Bisnis Produktif Bergerak. Pada agenda PEMP juga disediakan gaji untuk mengembangkan usaha-usaha inventif yang menjadi pilihan mulai masyarakat tersebut sendiri. Sehabis kelompok pemanfaat dana itu berhasil, mereka harus mencampakkan keuntungannya bagi digulirkan kepada kelompok warga lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya hendak disepakati dalam forum alias lembaga yang dibentuk sama masyarakat seorang diri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan daya pendamping.

PERIHAL III
PENUTUP

A. Suara
Adapun suara dari risalah kami diartikan sebagai sebagai berikut:
1. Berbagai desa nelayan di kawasan timur Nusantara lainnya, motorisasi perahu & kapal pengetahuan ikan dalam desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru mulai di tahun-tahun 1970-an.
2. Perkembangan Jual beli dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae, Bagang, Jual beli pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, serta Kompresor.
3. Pola relasi (struktur sosial) yang menandai hubungan di dalam kelompok P. Sawi elok dalam wujudnya yang pokok (P. Laut/Juragan-Sawi) maupun kerangka lebih bertautan (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client.
4. Kebudayaan / dunia nasib manusia ini sekurang-kurangnya meliputi tujuh dasar umum (cultural universal), yaitu pengetahuan (cognitive/ideational/mental material), kode, organisasi toleran, ekonomi, teknologi, kesenian, agama dan sumpah.
5. Kelestarian sumber kecakapan, khususnya sumber daya samudra adalah objek yang benar substansial, oleh sebab itu kelestariannya kudu dijaga.

B. Saran
Sepantasnya pemerintah segera menindaklanjuti masalah-masalah yang dihadapi oleh rumpun bahari Nusantara. Hal yang ada dimaksudkan bagi mengurangi tiingkat kemiskinan warga, meredam konflik-konflik sosial yang meresahkan masyarakat bahari, & menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya laut.
Sorry, there are no upcoming events
Sorry, there are no past events

Save This Event

Event Saved